Warga Desa Telang Di Pungut Biaya Untuk pembuatan Sertifikat Program (PTSL)

Iklan

Musi Banyuasin Targetkasus.com Sumsel

Menurut informasi yang kami himpun dari beberapa orang warga desa telang, kecamatan Bayung Lencir kabupaten Musi banyuasin.

.”Menyampaikan keluhan Kepada Awak media Target Kasus dan LSM PERADI.
mengenai pembuatan sertifikat Gratis atau program PTSL. Yang seharusnya tidak mengeluarkan biaya. Karena program ini Gratis,untuk masyarkat atas kebijakan dari pemerintah.

Tapi.” Sangat disayangkan lain halnya dengan kejadian Yang dialami oleh warga desa Telang, .menurut warga yang sudah mendapatkan sertifikat Kami harus membayar Kepada Panitia atau pak Kadus Yang Inisial (DD).dengan jumlah ( Rp 800,000) Delapan ratus ribu,” cara pembayaran pun Bertahap pada saat pendaftaran Kami diminta untuk membayar uang muka atau Down Payment (DP) Rp 400,000.dan Kemudian setelah sertifikat Telah di terbitkan/selasai kami Harus melunasi yang sisanya Rp 400,000 lagi”ujar Ujang resi”

Kemudian,awak Media Target Kasus Mendatangi salah- Seorang Kadus I, desa telang tersebut Yang sekaligus penyelengara Program PTSL.

Kadus I yang berinisial DD Membenarkan kalau memang Adanya pungutan biaya tersebut. dengan alasan warga sendiri Tidak merasa keberatan Karna sudah beberapa orang yang kami Pungut Biaya ini. Juga masih banyak yang Belum mendapatkan program ini. warga juga mengatakan, Selain kami harus membayar Program PTSL juga dipilah-pilih Oleh panitia atau Kadus. Sebagai warga, kami sama Sama punya hak untuk mendapatkan program ini.

terakhir masih ditempat Yang sama juga warga yang .mengaharapkan Kepada pemerintah provinsi Dan pemerintah kabupaten, agar kiranya dapat mendengarkan keluhan sebagai Warga.untuk menindak tegas dan cros chek kedesa desa khusus nya desa telang. Jangan ada lagi panitia Atau penyelengara seperti ini.

Oleh karna ini kami selaku masyarakat kecil sangat dirugikan karena kurang nya pengetahuan kami tentang pungutan biaya sertifikat tanah program PTSL dari pemerintah. Dan pada dasarnya kami ini adalah sebagian dari petani, kami juga merasa didzholimi dari perangkat desa telang, yang mana seharusnya mereka membimbing kami dalam hal itu, dan bukan di manfaatkan oleh mereka karena kurang nya pengetahuan kami ini sebagai masyarakat kecil. Harapan kami kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten untuk memproses masalah ini ke ranah hukum yang berlaku agar oknum yang tidak bertanggung jawab dengan pungutan biaya program penerbitan PTSL senilai Rp. 800.000 ini tidak terjadi pada saudara kami yang lain nya,menurut kami juga ini pungli yang tidak dibenarkan dari pemerintah, pada program PTSL. (ARWANI Tim)